Melayani publik adalah tugas setiap pemerintah. Kemajuan TI memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada warga. Ini tidak hanya berarti menyediakan layanan lebih cepat atau menghemat biaya dalam anggaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik.

Konsep e-government adalah rumusan lebih lanjut tentang penggunaan teknologi informasi.

Indonesia telah mengamati implementasi e-government sejak awal tahun 2000-an. Tujuan pembentukan Departemen Komunikasi dan Teknologi Informasi pada waktu itu adalah untuk mengeksplorasi konsep pemerintahan elektronik.

Dari efisiensi total hingga transparansi

Efisiensi yang diperoleh dari implementasi pemerintahan elektronik diperoleh dari transisi administrasi berbasis kertas ke sistem elektronik. Pada 2010, pemerintah AS melaporkan bahwa berbagai departemen kabinet di AS dapat meningkatkan efisiensi dengan menerapkan aplikasi sistem pencatatan elektronik di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri.

Penghematan datang tidak hanya dari pengurangan ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan arsip dan mengurangi biaya pembelian kertas dan tinta, tetapi juga dalam waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan.

Sebuah studi yang dilakukan oleh pemerintah Australia mengenai praktik e-government menjelaskan bahwa tabungan dapat diperoleh baik dari tabungan langsung, proses bisnis yang lebih baik, dan biaya yang lebih rendah.

Lebih penting lagi, dampak positif dari efisiensi juga dapat dirasakan oleh warga. Warga tidak lagi harus berurusan dengan lembaga pemerintah melalui korespondensi tradisional, tetapi dapat dilakukan dengan mengunjungi situs web dan mengisi formulir elektronik.

Transparansi

Transparansi dalam pemerintahan membantu warga memantau strategi dan kebijakan pemerintah melalui saluran komunikasi untuk komunikasi langsung dengan publik, seperti melalui situs web dan media sosial.

Portal Web juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dengan mengunggah undang-undang kebijakan di tingkat nasional dan lokal, serta informasi tentang proses pembuatan kebijakan.

Pergerakan data terbuka adalah salah satu inisiatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi. Ini adalah langkah lebih jauh dari sekedar menampilkan data kebijakan publik online karena juga menyajikan data dalam bentuk yang terbuka dan siap untuk diproses secara otomatis oleh mesin. Ini memungkinkan warga negara, bisnis, dan lainnya untuk menggunakan data tersebut untuk berbagai keperluan.

Peningkatan layanan publik

Semua manfaat yang diperoleh dari implementasi pemerintahan elektronik harus dirasakan oleh warga dalam bentuk peningkatan kualitas layanan publik. Secara tidak langsung, warga juga dapat memperoleh manfaat dari implementasi karena berkurangnya biaya operasional berarti lebih banyak alokasi anggaran untuk sektor lain yang terkait dengan kesejahteraan dan produktivitas warga. Transparansi kebijakan tidak hanya akan mengurangi korupsi, tetapi juga memastikan bahwa aspirasi rakyat didengar ketika kebijakan tersebut dirumuskan.

Dampak peningkatan kualitas layanan publik online juga dapat dirasakan secara langsung. Misalnya, layanan aplikasi paspor, pelaporan pajak, pembaruan SIM, dan berbagai layanan publik lainnya dapat dilakukan secara online. Warga yang sibuk tidak perlu mengunjungi kantor pemerintah, mereka hanya perlu mengirim dokumen dan mengisi formulir akreditasi secara elektronik untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan.

Karena itu, implementasi e-government di Indonesia masih jauh dari yang diinginkan.

Salah satu masalah klasik di balik itu adalah infrastruktur. Pada Desember 2015, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi menyebutkan bahwa implementasi pemerintahan elektronik akan terhenti di pemerintah daerah karena kurangnya infrastruktur telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan internet, dan keamanan.

Sumber daya manusia juga menjadi kendala lain. Dari 540 provinsi, kabupaten, dan kota, jumlah pakar yang memiliki sertifikasi basis data kurang dari 20.

Semua kendala ini tentu akan menjadi penghalang bagi pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik melalui e-government. Tetapi di sisi lain, ini adalah peluang bagi perusahaan dan bisnis untuk berpartisipasi dalam teknologi informasi dengan menawarkan solusi yang relevan kepada pemerintah.